Rutan Blora Ikuti Penguatan Reformasi Birokrasi Bersama Kanwil Kemenkumham Jateng

Blora - Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Blora mengikuti kegiatan Penguatan Reformasi Birokrasi Jajaran Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah oleh Staf Ahli Bidang Penguatan Reformasi Birokrasi, Kamis (19/10/2024).

Kegiatan digelar secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting dan diikuti oleh Kepala Rutan Blora, Budi Hardiono beserta Tim Pokja Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM Rutan Blora serta 12 Unit Pelaksana Teknis lainnya yang diusulkan mendapatkan predikat WBK dan WBBM. 

Baca juga: Rutan Blora Berikan Penghargaan kepada Pegawai Teladan dan Pelayanan Terbaik Triwulan IV

Kegiatan dibuka dengan sambutan oleh Kepala Bagian Program dan Humas, Toni Sugiarto yang kemudian dilanjutkan dengan Sambutan dan Arahan oleh Staf Ahli Bidang Penguatan Reformasi Birokrasi, Asep Kurnia. 

Baca juga: Awardee LPDP Gelar Pengabdian Kepada Masyarakat Sukoreno Melalui Edukasi Kesehatan dan Lingkungan

Dalam sambutannya, Asep menekankan bahwa setiap pekerjaan harus dikerjakan secara detail dan teliti. 

"Kita telah membuat perencanaan melaksanakan pekerjaan, maka untuk mendapatkan hasil yang lebih baik semua perencanaan kita buat sebelumnya harus dikerjakan secara spesifik. Begitu pula evaluasi agar tetap dilaksanakan secara rutin dan detail mengevaluasi dan menganalisa jika ada permasalahan, " ujarnya. 

Baca juga: Kepala BPSDM Kumham Sosialisasikan New Paradigm Corporate University, Tampil dengan Wajah Baru

Selanjutnya terkait dengan Pengaduan Masyarakat, Asep meminta jajarannya untuk mencermati dan melayani setiap pengaduan yang masuk. 

Baca juga: Kemenkumham Junjung Tinggi Seleksi Penerimaan yang Bersih dan Transparan

“Walaupun ada pengaduan yang tidak tahu jawabnya, jangan didiamkan. Segera jawab setiap pengaduan yang masuk. Jangan sampai lebih dari 3 (tiga) hari baru dibalas, ” tegas Asep.

Lebih lanjut, Asep juga berpesan kepada segenap satuan kerja untuk selalu menjaga integritas dan tetap berpedoman pada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku. 

Baca juga: Hilgers dan Reijners Resmi Jadi WNI, Timnas Semakin Kuat di Kualifikasi Piala Dunia 2026

“Perlu ditegaskan kepada setiap satker untuk terus menjaga integritas, laksanakan tugas dan fungsi sesuai SOP, beri pelayanan terbaik kepada masyarakat, implementasikan reward and punishment, serta lakukan monev berkala atas kinerja dan perilaku pegawai, ” pesannya.

"Dalam pembangunan Zona Integritas perlu dilaksanakan tiga hal penyamaan presepsi, yang pertama ialah pembangunan ZI adalah kewajiban sebagai ASN dan merupakan jaminan bagi masyarakat bahwa di Satker tersebut memiliki pelayanan yang profesional dan berintegritas, jadi bukan hanya sekedar KONTESTASI. Lalu yang kedua ialah keterlibatan leader sebagai role model. Dan yang ketiga yakni membangun ZI itu tidak mudah memerlukan keikhlasan dan kerja keras dari seluruh pimpinan dan pegawai, " sambung Asep. 

Kegiatan diakhiri dengan sesi tanya jawab antara UPT Asep Kurnia, sebelum dengan foto bersama.